cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'" : 9 Documents clear
Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah Dadi Putra
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2077

Abstract

Perbankan syariah adalah bank  yang menjalankan  atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur’an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad wadi‟ah yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut  kepada pihak bank dan  bank akan menjaga harta terseut.  Dengan ini  beberapa bank  akan membebankan biaya administrasi bulanan  kepada nasabah. biaya administrasi ATM bulanan ini berbeda beda antara bank yang satu dengan yang lainnya. penulis menelitih tentang hal tersebut pada perbankan syariah yang menjadi komponen pembentuknya adalah kebijakan atau ketentuan  perbankan itu sendiri yang menerapkan biaya administrasi ATM tersebut, kemudian adanya kerja sama antara Bank dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis selaku pengelola jaringan ATM Bersama dan PT Rintis Sejahtera yang merupakan pengelola jaringan ATM Prima.  Kata Kunci: komponen, wadiah, perbankan syariah  
Fenomena Pedagang dan Salesman Jawa Tengah di Lubuk Linggau dan Sekitarnya Abdul Mughits
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.1785

Abstract

Fenomena pedagang dan salesman Jawa di Lubuk Linggu Sumatera Selatan dan sekitarnya mendeskripsikan adanya jenis bisnis yang khas bagi orang Jawa di Sumatera dan lapangan kerja bagi unemploiment Jawa. Bisnis yang melibatkan ratusan pemodal dan ribuan salesman saat ini dan sudah berjalan sejak tahun 1980-an cenderung akan terus berkembang dan melibatkan lebih banyak lagi tenaga kerja. Hanya saja model bisnis nyales orang Jawa yang etos kerjanya selalu terkesan imperior dibanding dengan etnis lainnya hampir tidak terekam dalam program dan laporan pemerintah dan penelitian akademik. Tentu, model bisnis ini menyisakan banyak pertanyaan, seperti faktor-faktor determinanya mengapa model bisnis nyales ini masih bertahan dan cenderung meningkat, karakter segmen pasar yang menjadi sasarannya dalam marketing yang mayoritas adalah warga tarnsmigrasi Jawa di Sumatera, jenis produk yang laku dijual, strategi pemasarannya, interaksi sosialnya dengan warga lingkungan rumah kontrakan dan dengan pangsa pasar, dan prospek ke depannya bagiamana.  Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia) Fitria Andriani
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2078

Abstract

Semakin berkembangnya perbankan syari‟ah, semakin mendorong pula perkembangan produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan perumahan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah (KPR) Kredit Pemilikan Rumah. Dalam implementasinya, Bank Muamalat Indonesia, menggunakan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah sebagai pilihan akad dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah kepada nasabah, namun pada akad murabahah dianggap kurang tepat untuk pembiayaan KPR di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia dalam produk KPR, sehingga dapat diketahui, hasil penelitian perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua akad tersebut serta menjadikan akad musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Mumalat Indonesia, dengan landasan bahwa, akad musyarakah mutanaqisah dalam produk KPR lebih memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembiayaan KPR tersebut. Keunggulan akad musyarakah mutanaqisah bagi nasabah juga dapat dilihat dari jangka waktu pembiayaan yang lebih lama dan angsuran yang relatif lebih murah.   Kata kunci: Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah, Pemilikan Rumah, Perbankan Syariah
Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2079

Abstract

Perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan kepada peserta yang mengalami musibah di masa mendatang. Dalam operasionalnya perusahaan asuransi syariah  menerapkan dua akad yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. rekening kedua akad tersebut wajib dipisahkan, guna menjawab permasalahan ketidakjelasan pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim dan bagi hasil investasi. Salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah perusahaan Takaful Keluarga yang mengembangkan berbagai macam produk, salah satunya adalah produk Takafulink Salam yang mengandung dana investasi. Produk Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi. Sebagai perusahaan yang menjamin proteksi peserta maka wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana investasi, perusahaan asuransi tidak mengelola sendiri dana tersebut seperti halnya perbankan syariah melainkan di investasikan pada instrumen-intrumen pasar modal atau lain sebagainya yang menerapkanprinsip syariah. Pengelolaan dana investasi Takafulink Salam di investasikan pada efek pendapatan tetap, saham syariah dan instrument pasar uang syariah yang masingmasing memiliki porsi sendiri. Namun pada pengalokasiannya persentase dari ketiga instrumen tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di awal.  Kata kunci: dana dalam asuransi syariah, pengelolaan investasi asuransi syariah, instrumen pengalokasian dana investasi asuransi syariah.
Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta Faqih Sukri
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2080

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Terbukti dengan penetapan pemerintah kota Yogyakarta dalam program kartu menuju sehatera (KMS), bahwa sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa masuk kategori miskin yang perlu dibantu. Jumlah tersebut menurun di banding tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa. Segala cara dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Islam hadir dengan sistem zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, diharapkan dapat sebagai intrumen dalam mengetaskan kemiskinan yang ada. Dengan pengelolaan zakat yang baik, benar dan tepat guna, maka akan tercapainya cita-cita dari adanya zakat yaitu mensejahterakan masyarakat. Lembaga pengelola zakat yang ada saat ini diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan  program zakat  seperti zakat produktif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY sangat efektif dalam meningkatkan penghasilan para mustahik secara ekonomi, kemudian efektif dalam meningkatkan rohani bagi para mustahik, karena mereka dilatih atau diajarkan peduli kepada sesame atau secara sosial oleh para lembaga untuk saling berbagi dengan berinfak, sedekah dan berzakat. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua lembaga mampu meningkatkan kualitas mustahik baik secara materi maupun secara rohaniah dan terlepas dari jeratan kemiskinan. Kata kunci: zakat produktif, pengentasan kemiskinan, LAZ Yogyakarta
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen) Al Ahkof, Khamim
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2082

Abstract

Dunia pariwisata di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang berprospek cerah dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan.Tentunya pengusaha di bidang kepariwisataan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik dari wisata yang dikelolanya. Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wisata yang ada. Daya tarik yang sedang gencar-gencarnya dipublikasikan oleh para pengelola wisata adalah spot foto wisata. Spot foto wisata adalah tempat berfoto atau tempat mengambil gambar di tempat wisata yang menjadi ikon wisata tersebut. Spot foto wisata ini merupakan istilah baru dalam dunia wisata. Dengan demikian, dalam proses pengambilan gambar pada spot foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata  oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi spot foto ini, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada spot foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur.Sedangkan, jika dilihat dengan maslahah mursalah praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut. Kata kunci: Penarikan Retribusi, Spot Foto, Maslahah Mursalah. 
Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji dalam Pegadaian Syariah M.Aziz Zakiruddin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2076

Abstract

Pawn is a business activity that may be commonplace we find in the community environment, the need requires us to get a funding, so the lien is an alternative, to get the funds. PT Pegadaian Syariah is large pawn institutions and provide superior products, one of Arum Haji, Arum Haji one of the alternativ of people who want to Hajj, but not have enough funds, so pawnshops, providing financing to perform the pilgrimage, by way of, customers pawned gold weighing 15 grams or worth 7 million rupiah. By plucking the gold, the customer will get the financing in the form of Hajj savings worth 25 million rupiah, this is enough to attract the community and lifted the enthusiasm of the community, the convenience of this pawnshop attracts the author to do the analysis, the calculation mechanism in Arum Haji, if we see from the mechanism of calculating the mortgage on generally. if we look through the mechanism of calculation in pawnshops then we will find a point question, how the gold weighs 15 grams in the appraiser for 32 million rupiah, while if we see from the mechanism of calculating mortgage, gold weighing 15 grams, the possibility of funds that can lend amounting to 7 million - 8 million rupiahs, how the pawnshops make an appraisal of gold on Arum Haji products, so he gives a high estimate of 15 grams of gold, and provide a loan of 25 million is sufficient to register and get the portion number of pilgrims.  Looking at the calculation mechanism the authors did not find the exact calculation formula, which is used in Arum Hajj, so the authors assume, it is a marketing method to attract customers to pawn in PT Pegadaian sharia, and speculation alone, which assumes gold price will one day reach at a high price point, and then the loan is given to the customer who has the ability to return high enough, so it will not happen its one achievement. Keyword : Pawn, Pawnshop, Islamic Pawnshop, Arum Haji.
Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah A Hashfi Luthfi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.1783

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 UUHT sebagai alternative penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan ketentuan tersebut. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa eksekusi lelang objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu eksekusi dibawah tangan, parate eksekusi, eksekusi berdasarkan title eksekutorial. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor, KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang dengan pertolongan hakim, apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional Jeihan Multazam
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.2084

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya adalah alat pembayaran elektronik yang biasa disebut e-money atau uang elektronik. Pengaturan uang elektronik itu sendiri diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, kemudian Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/8/PBI/2017 tentang National Payment Gateway sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Uang elektronik merupakan gagasan yang bagus untuk masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, disamping menawarkan penggunaan yang cepat dan mudah, sistem tersebut sangat bersifat efektif dan efisien. Namun di lain sisi terdapat suatu kekurangan dalam sistem tersebut yang mana kekurangan tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada e-money berbasis unregistered (tidak terdaftar) memiliki celah keamanan yang berpotensi menimbulkan kejahatan seperti siapapun dapat menggunakan kartu tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya. Dari permasalahan tersebut akan dijelaskan bagaimana upaya preventif pemerintah sejauh ini dan bagaimana analisis perlindungan konsumennya.  Telah dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak seorang konsumen dan kewajiban produsen, dimana dalam undangundang tersebut dijelaskan adanya perlindungan hukum terhadap seorang konsumen. Oleh karena itu penyusun mengambil permasalahan tersebut untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari Sadd aż-żarī’ah (menutup jalan) dalam hukum Islam, maka sebenarnya e-money berbasis unregistered tersebut hukumnya haram atau dilarang digunakan karena kemungkinan besar berpotensi menimbulkan mafsadat/kerusakan. Kemudian alat pembayaran tersebut dapat diperbolehkan apabila hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadat dapat dihilangkan, seperti dengan berjalannya undang-undang Perlindungan konsumen dengan baik dan peran pemerintah dalam mencegah hal-hal yang merugikan pengguna.  Kata kunci:  Peraturan Bank Indonesia, gerbang pembayaran nasional, hukum Islam 

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol 13, No 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol 11, No 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol 10, No 2 (2018): Az-Zarqa' Vol 10, No 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol 9, No 1 (2017): Az-Zarqa' Vol 8, No 2 (2016): Az-Zarqa' Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa' Vol 7, No 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol 6, No 1 (2014): Az-Zarqa' Vol 5, No 2 (2013): Az-Zarqa' Vol 4, No 2 (2012): Az-Zarqa' Vol 4, No 1 (2012): Az-Zarqa' More Issue